PAPUA LOW CARBON DEVELOPMENT -TASK FORCE

LATAR BELAKANG

Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (SATGAS PRK) atau Papua Low Carbon Economy Development Task Force (PLCD-Task Force) adalah Badan Semi-Pemerintah yang didirikan oleh Gubernur Papua, berfungsi sebagai katalisator dalam rangka untuk menjembatani serta mendorong berbagai kegiatan pembangunan rendah emisi karbon di Papua antara badan-badan pemerintah, NGO/LSM didalam dan luar negeri, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan. TUJUAN

Tujuan dari program-program Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Papua, adalah untuk mencegah terjadinya “boom-bust” ekonomi sebagai Business as Usual (BAU), yaitu praktek-praktek pengurasan sumber daya hutan dan alam untuk kepentingan ekonomi melebihi batas-batas daya dukung ekologi. Praktek-praktek seperti ini yang pada akhirnya menciptakan kerusakan pada hutan dan lingkungan (deforestasi & degradasi) sehingga terlepasnya emisi karbon di atmosfer yang menyebabkan Gas Rumah Kaca dan menciptakan pemanasan bumi secara keseluruhan (Global Warming). Pembentukan Badan

PLCD-Task Force lahir pada saat akhir dari Pertemuan Internasional Keaneka-ragaman Hayati (International Biodiversity Conference) pada tahun 2009, dimana tercapai beberapa rekomendasi dari para peserta pemerhati lingkungan hidup untuk mempertahankan tingkat kelestarian hutan dan alam untuk menjamin terciptanya ruang kehidupan untuk beraneka ragam tanaman, satwa, dan berbagai jenis-jenis kehidupan alam lainnya di Tanah Papua, termasuk manusia Papua itu sendiri. Pemerintah Provinsi Papua kemudian berkomitmen untuk meletakkan suatu dasar untuk program-program pembangunan Rendah Emisi untuk Tanah Papua dengan tingkat pelestarian hutan dan alam sebesar 70% tetap lestari sebagai penyangga seluruh unsur kehidupan di Tanah Papua dan juga untuk seluruh dunia, sebagai salah satu dari tiga hutan tropis yang masih utuh di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam kebijakan nasional di Indonesia yaitu: - Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK-PP 61/2011) dan kemudian diturunkan ke daerah sebagai Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan Gas Rumah Kaca (RAD GRK-Pergub No 9/2013) , - sedangkan Pengurangan Emisi oleh Deforestasi dan Degradasi pada lahan dan hutan dituangkan dalam Strategi Rencana Aksi Nasional (Kep Ketua SatGas REDD+ No. 02/SATGAS REDD+/09/2012) dan untuk daerah ditetapkan Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP REDD+) melalui Pergub No 9/2013 untuk menangani program-program pencegahan emisi Gas Rumah Kaca pada pengelolaan hutan dan lahan (land-base). Tugas-Tugas Pokok SATGAS PRK i. Membangun konstituen yang luas untuk Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Papua, melalui kerja sama dengan institusi pemerintahan terkait dalam program REDD+ (Reduction of Emission from Deforestation and Degradation), Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditingkat Nasional dan Non-Governmental Organization (NGO) di tingkat internasional dan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat masyarakat, ii. Mengupayakan pemberdayaan bagi investasi hijau di Papua melalui kerja sama dengan berbagai lembaga ditingkat nasional dan internasional yang berniat membangun proyek-proyek Pembangunan Rendah Karbon di Papua. iii. Mengembangkan System Monitoring Reporting & Verification (MRV) untuk pemantauan pelaksanaan program-program REDD+ di tingkat Kabupaten dan Provinsi, iv. Membangun suatu System Database untuk mendukung system MRV serta pengembangan Research & Development (R & D) untuk memperoleh berbagai kiat-kiat untuk membangun ekonomi hijau dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan Tanah Papua, KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013  Kerja-sama dengan BAPESDALH dan ICRAF Oktober 2010-Juni 2011 dan 2013-2016: 1. Kerjasama pertama adalah untuk pelatihan Perhitungan Stock Karbon dan Emisi Karbon untuk Pemetaan Stock Karbon dengan peserta dari staf BAPPEDA, Dinas Kehutanan, BPKH, BKSDA, BAPESDALH Provinsi Papua dan para pemangku kepentingan di Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat melalui desktop analisis dalam program ALLREDDI (Accountability & Local Level Initiative to Reduce Emission from Deforestation & Degradation) dari bulan Oktober 2010 s/d Juni 2011, 2. dilanjutkan dari Januari 2013 dan diteruskan sampai dengan tahun 2016 untuk program ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low Emissions Development Strategy) yaitu: Pemantauan Partisipatif oleh Masrayakat Sipil untuk Perencanaan Tenurial untuk Strategi Pembangunan Rendah Emisi di 3 Kabupaten: Jayapura, Jayawijaya & Merauke. 3. Kerja sama dengan GCF (Governors Climate & Forests Forum)-2008-2013: Forum ini didirikan oleh Gubernur California Arnold Schwarzenegger dalam tahun 2008 untuk menggabungkan semua negara-negara yang masih memiliki hutan tropis di Amerika Latin, Afrika dan Indonesia dengan tujuan untuk menghadapi pasar karbon secara global. Kegiatan GCF sekarang ini dikoordinir oleh Secretariat GCF Task Force yang berdomisili di University of Colorado, Amerika Serikat. GCF di Indonesia:

tercatat sekarang 22 negara bagian sebagai anggota, termasuk 6provinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan GCF, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat dikoordinir oleh National Coordinator di kantor Kemitraan di Jakarta. Kerjasama dengan GCF Forum sudah terindikasi mulai pada saat tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat, mendeklarasikan logging moratorium di tahun 2007. Kemudian berturut-turut sejak tahun 2008 - 2013, Provinsi Papua sudah hadir dalam Konferensi Tahunan untuk negara-negara anggota GCF di California, Buenos Aires, Palangkaraya, Cancun dan terakhir di Puerto Aldonado, Peru. Pada tahun 2013.

 Diskusi REDD+, Tindak Lanjut MK 35, MRV dan Pemanfaatan CLASLite untuk Analisis Deforestasi

Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas. Hal ini menjadikan Indonesia mendapat perhatian khusus dari dunia Internasional.dipertegas lagi dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26 % dan Pertumbuhan ekonomi 7 %. Dengan komitmen in menjadi momentum untuk berupaya memelihara hutan yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa dengan bantuan internasional Indonesia akan menurunkan 46 % emisi GRK. Penegasan Presiden membuka ruang bagi Lembaga donor untuk mendukung program rendah emisi di Indonesia. Governor’s Climate and Forest (GCF) sebagai wadah kerjasama tingkat sub-nasional berkomitmen untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pengurangan emisi melalui REDD+ selaras dengan kebijakan Pemerintah nasional. GCF Secretariat memiliki peran dalam mendorong percepatan Provinsi anggota GCF dalam mengembangkan REDD+ melalui pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas pemerintah Provinsi/Negara bagian. Provinsi Papua merupakan salah satu anggota GCF yang memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat luas di Indonesia. Dibutuhkan keterampilan khusus dan teknik-teknik pengelolaan hutan yang baik. Untuk menambah informasi mengenai kendala-kendala yang terjadi secara teknis dilapangan dan dibutuhkan diskusi untuk menambah pengetahuan bagi para anggota GCF dan berbagi pengalaman untuk saling melengkapi dalam implemntasi REDD+. Sehingga dengan diselenggarakannya kegiatan “diskusi awal REDD+, Tindak Lanjut MK 35, MRV dan Pemanfaatan CLASLite untuk Analisis Deforestasi” di Nusa Dua Bali merupakan langkah maju dalam meningkatkan kapasitas dan pertukaran informasi te

ntang implementasi REDD+. http://www.gcftaskforce.org/events/2013/trainings/indonesia

Lokakarya Latih Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Jayapura

Pemantapan dalam mendukung program rendah emisi di Tanah Papua yang diakibatkan oleh emisi karbon harus disenergikan dengan kualitas manusianya. Dalam menjawab dan menghadapi perubahan iklim dibutuhkan keahlihan khusus. Penguatan keahlihan khusus perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan pelatihan secara khusus pula yang bermanfaat untuk kesuksesan program-program yang mendukung rendah emisi di tanah Papua terlebih khusus di Kabupaten Jayapura. Untuk mendukung program-program rendah emisi dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai khususnya dalam tahap perencanan pemantauan dan evaluasi. Dengan melihat kebutuhan ini maka International Centre Reseach for Agroforestry (ICRAF) bersama Universitas Brawijaya, Papua Low Carbon Development Task Force(PLCD-TF), Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Tanah Papua (YKPM) dan Yayasan Lingkungan Hidup (YALI) menjalankan kegiatan penelitian yang dibiayai oleh European Union selam 4 tahun di Papua dengan judul kegiatan Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emission development strategies (ParCiMon). Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan (ParCiMon) yang bekerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Jayapura menyelenggarakan suatu Lokakarya Latih Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Lahan Secara Partisipatif Menuju Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Jayapura.

Aksi Penurunan Emisi di Provinsi Papua

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan dapat mencapai 41% dengan bantuan Internasional merupakan suatu langkah maju. Komitmen yang ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat tanggapan yang positif dari dunia Internasional. Hal ini mendorong Negara-negara donor untuk berinvestasi di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki hutan tropis yang cukup luas. Hal ini mendorong setiap daerah untuk berlomba-lomba untuk menata daerahnya. Apalagi dengan masuknya negara donor dapat membantu setiap pihak untuk melancarkan program-program rendah emisi di daerah-daerah yang memiliki hutan yang luas dan berpotensi mengalami deforestasi dan degradasi. Provinsi Papua merupakan daerah di Indonesia yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun belakangan ini masih berbanding terbalik dengan komitmen Pemerintah pusat. Namun secara perlahan-lahan beberapa pihak yang peduli terhadap lingkungan di Provinsi Papua sudah bahu-membahu bekerjasama untuk menjalankan program rendah emisi di Provinsi Papua dengan melakukan aksi mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah proses pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena penyebab utama dari perubahan iklim adalah penggunaan bahan bakar fosil, seperti batubara dan minyak bumi, Di tingkat internasional dan nasional, Negara-negara mencoba membangun berbagai skema/mekanisme untuk pengurangan emisi gas ruma kaca. Salah satunya adalah REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan”. Adaptasi merupakan proses penyesuaian apapun yang terjadi secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat perusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan. Mitigasi dan adaptasi sangat mendukung program rendah emisi di Provinsi Papua namun perlu melibatkan masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai kerifan lokal serta melakukan penguatan ekonomi. Untuk lebih membantu peningkatan kinerja untuk mendukung program rendah emisi di Provinsi Papua maka perlu di perhatikan: 1.

Perlu adanya suatu Forum untuk menyatukan persepsi dalam menjalankan metode program rendah Emisi di Provinsi Papua yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan agar hasil akhirnya tidak berbeda-beda, tumpang tindih serta menghambur-hamburkan uang. 2.Jika fokus masyarakat hanya diarahkan untuk penguatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut namun tidak tekontrol dan tidak menyadari apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan, maka hal ini bisa saja mengganggu kestabilan lingkungan misalnya dengan menanam kelapa dan kakao pada lahan kritis. Jika tidak diperhatikan dengan baik maka bisa yang terjadi adalah hutan kelapa dan hutan kakao ini sangat mengganggu keanekaragaman jenis species lokal. 3.Penanaman bibit pohon sangat mendukung aksi mitigasi namun dalam penanaman bibit pohon perlu ada yang bertanggungjawab memonitor dan memelihara bibit pohon tersebut agar terjaga dan terawat. 4.Perlu adanya ruang publikasi, promosi, dan diskusi secara online dari tiap mitra yang bekerja di Provinsi Papua agar mudah diakses dan dapat saling memberi saran bagi perkembangan kinerja setiap mitra dalam mengerjakan program-program rendah emisi. 5.Perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat adat dalam mengakses informasi mengenai perkembangan pemetaan wilayah adat dan pendekatan-pendekatan sederhana agar masyarakat lebih memahami program-program yang akan dijalankan. 6.Perlu adanya aksi adaptasi yang nyata dalam menanggulangi perubahan-perubahn lingkungan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan iklim. Misalnya mendesain rumah yang tahan terhadap angin, mencari wilayah strategis untuk pembangunan rumah agar tidak terkena dampak banjir dan menyiapkan tanaman-tanaman lokal yang tahan terhadap perubahan iklim yang ekstrim.

mengenal cinta karna berjalan bersamanya

Cinta merupakan bahasa yang berakar pada setiap insan manusia. Kita sebagai insan manusia sering mengenal dan melupakan cinta dalam setiap jalur cinta kita. Namun selama kita masih bernapas, kita akan selalu berjalan pada jalur cinta. Jalur cinta akan membawa kita kepada sebuah impian, dimana kita harus mengenal proses, keadaan dan karakter seseorang yang ada disetiap jalur cinta kita. Cinta itu akan selalu meninggalkan jejak langkah. Kadang setiap jejak langkahnya mengingatkan kita pada jalur yang pernah kita lalui bersamanya.

Kita pernah mengatakan “saya akan setia, saya akan bersamamu selamanya”. Namun kata-kata kadang hanyalah sebuah renungan, yang selalu akan berubah sejalan dengan proses yang kita hadapi. Kadang perjalanan cinta yang kita hadapi sangat menyakitkan dan juga membahagiakan. Itulah perjalanan cinta yang harus kita jalani, itulah kebesaran hati yang membuat kita menghargai cinta yang pernah kita jalani. Dalam menjalani cinta pasti ada pengorbanan, waktu, perasaan dan juga merelakan kepergian orang yang sangat kita cintai. Ketika kita baru mengenal seseorang, butuh waktu untuk memahami dan menerimanya. Demikian juga ketika kita berpisah, butuh waktu untuk melupakan dan menerima cinta yang baru. Namun dalamnya cinta tidak dapat diukur dari seberapa besar kita mencintai seseorang tetapi bagaimana kita mau menjalani proses didalam setiap kepingan-kepingan cinta kita. Dan pada akhirnya kita hanya mampu mengumpulkan tiap kepingan-kepingan itu hingga kita menemukan cinta sejati.

Penanganan Sampah Kota Jayapura jangan hanya “Dilarang Membuang Sampah Sembarangan”

Kota jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang lagi menuju perkembangan. Setiap kota besar khususnya ibu kota seperti kota Jayapura mempunyai daya tarik bagi para masyarakat dari tempat lain untuk mencari hidup. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk di kota Jayapura. Dengan padatnya jumlah penduduk di kota Jayapura yang tidak terkontrol menyebabkan terjadinya hunian-hunian yang ilegal dan padat. Dengan padatnya penduduk menyebabkan konsumsi masyarakat semakin tinggi. Konsumsi masyarakat yang semakin tinggi berbanding lurus dengan komposisi sampah yang ikut meningkat. Belum lagi perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampah dikota jayapura merupakan isu yang sangat penting. Sampah dikota Jayapura menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan pengelolahannya. Setiap pengelolahan yang baik dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungannya. Sampah di Kota Jayapura sudah mulai membaik dalam proses pengangkutan dan pembuangannya namun pengelolahannya masih jauh dari yang diharapkan. Sampah yang dibuang oleh masyarakat di perkotaan dapat digolongkan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah diurai oleh lingkungan sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang membutuhkan waktu yang lama untuk diurai oleh lingkungan. Berikut ini ada beberapa contoh sampah organik adalah daun, kulit-kulit buah, dan sampah sayur-sayuran sedangkan sampah anorganik adalah besi, kaleng, dan plastik. Pada umumnya di kota Jayapura sampah banyak bersumber dari perumahan warga dan pasar. Pengelolaan sampah di Kota Jayapura tidak lepas dari dukungan masyarakat yang berada disekitarnya.Masyarakat merupakan pemangku tertinggi yang sangat memegang peran vital dalam mewujudkan kebersihan lingkungan di Kota Jayapura. Selama penjemputan hingga pembuangan sampah yang dilakukan oleh dinas terkait terlihat berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari truk-truk kuning setiap pagi dan sore datang menjemput sampah pada titik-titik tempat pembuangan sampah. Kemudian sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun sampai kapan sampah akan terus dibuang dan berapa banyak lagi sampah yang akan ditampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jika sampah ditampung dan dibakar sama halnya dengan mencemari lingkungan cuma wujudnya yang berbeda dari pencemar padat menjadi gas yang mencemari udara. Belum lagi jika tidak ada alternatif lain dalam mengurangi volume sampah dan pengelolahan sampah maka dengan kata lain masyrakat dilarang membuang sampah sedangkan pemerintah masih membuang sampah hanya lokasinya bentuknya yang berbeda. Masyarakat merupakan aktor penting dalam pengelolaan sampah. Untuk mengelolah sampah yang perlu tanamkan adalah paradigma/cara berpikir, manfaat sampah, dan pendidikan usia dini di lingkungan rumah maupun sekolah dalam menghargai dan mengelolah sampah. Perilaku membuang sampah sebenarnya kembali kepada setiap indvidu yang terbawa dari cara berpikirnya mengenai sampah. Sampah sering dilihat sebagai sesuatu yang kotor dan tidak berguna. Paradigma/cara berpikir seperti ini yang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Solusinya:mengacu kepada kata kiasan “ sesuatu yang sangat berharga tidak akan dibuang”. Yang kedua adalah kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kita kembali ke awal lagi bahwa sampah ada dua jenis yang dapat dikelolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Misalnya; sampah anorganik dapat dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, seperti sampah plastik yang dapat dibuat tas, sepatu, pot bunga dan sebagainya. Sampah anorganik mampunyai nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat membawa pesan positif bagi masyarakat dan juga dapat membuka lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. sebanarnya mungkin ada masyarakat juga yang sudah mengelolah sampah menjadi bahan yang berguna tetapi belum dilirik oleh pemerintah dan juga belum ada wadah dan teknologi yang tepat untuk melatih masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita merubah paradigma negatif masyarakat terhadap sampah. Jangankan sampah plastik, kaleng pun sangat berat dibuang karena sangat berharga sebab mempunyai nilai ekonomi bagi mereka. Kemudian sampah organik lebih mudahnya dapat dibuat kompos sederhana. Hal ini bisa dimulai dari tingkat RT. Disetiap RT disediakan tempat penampungan sampah organik untuk pembuatan pupuk organik. Kemudian ketika pupuk itu telah jadi, dapat didistribusikan kesekitar RT tersebut untuk menata lingkungannya. Untuk menjalankan program tersebut, sebelumnya pemerintah sudah mengadakan pelatihan pembuatan kompos bagi aparatnya ditingkat bawah seperti tingkatan RT untuk melatih masyarakatnya. Dengan melakukan aksi-aksi nyata seperti ini masyarakat mendapat banyak manfaat dan secara tidak langsung masyarakat dapat menghargai lingkungannya sendiri. Yang ketiga adalah pendidikan dilingkungan sekolah dan rumah. Di lingkungan sekolah, pemerintah kota dapat menyisipkan suatu mata pelajaran/ekstrakurikuler bagi siswa ditingkat taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar untuk mengenal manfaat sampah disekitar mereka. Dengan bagaimana membuat dan mengelolah sampah itu menjadi bahan yang berguna/ mempunyai nilai ekonomi. Pertanyaannya mengapa musti dari anak-anak?, karena kebiasaan dan cara berpikir mereka masih belum tercemar dan dapat diarahkan dari usia dini untuk memahami kebersihan lingkungan. Di lingkungan rumah, pemahaman dan pengetahuan yang baik bisa ditanamkan dalam menghargai lingkungannya sendiri. Orang tua memegang peran penting untuk memberi gambaran akan manfaat dan nilai dari sampah itu sendiri. Dalam penulisan ini, penulis sangat mendukung himbauan dan usaha Walikota Jayapura Drs.Tommy Mano,MM untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota Jayapura. Namun disamping itu penulis menyarankan kepada pemerintah kota Jayapura jangan hanya memasang himbauan yang bertuliskan “jangan membuang sampah” dan sanksi yang akan diberikan tetapi lebih bijaknya pasang himbauan iklan mengenai “manfaat sampah bagi kita”. Dan juga dapat mencari alternatif dengan berbagai pihak untuk mengelolah sampah. Hal ini dapat dimulai dari diri kita, keluarga dan lingkungan pendidikan. Ini mungkin sedikit saran untuk membantu program pemerintah Kota Jayapura. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka perlu kerja sama semua pihak (Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat).

Keanekaragaman Jenis Burung Diurnal Di Hutan Rakyat Kampung Guriad Distrik Unurum-Guay Kabupaten Jayapura Papua

Hutan kampung Guriad merupakan hutan rakyat yang alami memiliki jenis burung yang banyak dan langka.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman jenis burung dan faktor dominan yang mempengaruhi keanekaragaman jenis burung dilokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011. Dilaksanakan di Hutan rakyat kampung Guriad Distrik Unurum-Guay Kabupaten Jayapura Papua. Luas lokasi penelitian 61,634 ha terbagi menjadi 3 blok yaitu blok A (lahan perkebunan) dengan luas 11, 789 ha;blok B (penebangan pohon) dengan luas 25, 088 ha dan blok C (lahan dekat hutan alam) dengan luas 24, 757 ha. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei (metode line transek). Penelitian ini dilakukan bersama beberapa masyarakat lokal untuk membantu mengidentifikasi jenis burung. Analisis data yang digunakan menggunakan indeks keragaman burung, indeks kemelimpahan relatif dan indeks similaritas.

Hasil yang diperoleh selama penelitian dari 3 blok, blok A vegetasinya didominasi oleh tanaman coklat;blok B didominasi oleh alang-alang;blok C didominasi oleh pohon kayu besi,pohon matoa hutan (Pometia piñata) dan Kenari (Canarium sp), pohon merbau (Intsia sp), ketapang hutan (Terminalia sp) dan jambu hutan ( Eugenia sp). ditemukan 37 jenis burung diurnal yang tergolong dalam 19 famili dan 9 ordo. Dari hasil penelitian dilapangan, jenis burung yang hanya terdapat diblok A adalah Macropygia nigrorstis, Ptilinopus regina, Gymnophaps albertisii dari ordo Columbiformes. Ceyx lepidus, Dacelo gaudichaud, Halcylon torotoro dari ordo Coraciiformes; Hirudo tahitica, Nectarinia aspasia, Dicrurus hottentottus dari ordo Passeriformes dan Rallus pectoralis dari ordo Gruiformes. Ordo yang mendominasi pada blok A,B dan C adalah ordo Columbiformes dan ordo Passeriformes. Indeks keanekaragaman burung diurnal di Blok C (Lahan dekat hutan alam) 2,7181 lebih tinggi dari indeks Keanekaragaman pada blok A ( Perkebunan) 2,6988 dan blok B (Penebangan Pohon) 2,6277. Indeks similaritas tertinggi terdapat antara blok B dengan blok C yang memiliki nilai 0,89. Faktor utama yang berpengaruh besar terhadap tingginya keanekaragaman jenis burung adalah faktor biologi yang berupa tipe vegetasi (tumbuhan) dan juga faktor manusia yang memberikan dampak terhadap jenis dan tingkat ketersedian makanan.