LATAR BELAKANG
Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (SATGAS PRK) atau Papua Low Carbon Economy Development Task Force (PLCD-Task Force) adalah Badan Semi-Pemerintah yang didirikan oleh Gubernur Papua, berfungsi sebagai katalisator dalam rangka untuk menjembatani serta mendorong berbagai kegiatan pembangunan rendah emisi karbon di Papua antara badan-badan pemerintah, NGO/LSM didalam dan luar negeri, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
TUJUAN
Tujuan dari program-program Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Papua, adalah untuk mencegah terjadinya “boom-bust” ekonomi sebagai Business as Usual (BAU), yaitu praktek-praktek pengurasan sumber daya hutan dan alam untuk kepentingan ekonomi melebihi batas-batas daya dukung ekologi. Praktek-praktek seperti ini yang pada akhirnya menciptakan kerusakan pada hutan dan lingkungan (deforestasi & degradasi) sehingga terlepasnya emisi karbon di atmosfer yang menyebabkan Gas Rumah Kaca dan menciptakan pemanasan bumi secara keseluruhan (Global Warming).
Pembentukan Badan
PLCD-Task Force lahir pada saat akhir dari Pertemuan Internasional Keaneka-ragaman Hayati (International Biodiversity Conference) pada tahun 2009, dimana tercapai beberapa rekomendasi dari para peserta pemerhati lingkungan hidup untuk mempertahankan tingkat kelestarian hutan dan alam untuk menjamin terciptanya ruang kehidupan untuk beraneka ragam tanaman, satwa, dan berbagai jenis-jenis kehidupan alam lainnya di Tanah Papua, termasuk manusia Papua itu sendiri.
Pemerintah Provinsi Papua kemudian berkomitmen untuk meletakkan suatu dasar untuk program-program pembangunan Rendah Emisi untuk Tanah Papua dengan tingkat pelestarian hutan dan alam sebesar 70% tetap lestari sebagai penyangga seluruh unsur kehidupan di Tanah Papua dan juga untuk seluruh dunia, sebagai salah satu dari tiga hutan tropis yang masih utuh di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.
Komitmen tersebut telah dituangkan dalam kebijakan nasional di Indonesia yaitu:
- Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK-PP 61/2011) dan kemudian diturunkan ke daerah sebagai Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan Gas Rumah Kaca (RAD GRK-Pergub No 9/2013) ,
- sedangkan Pengurangan Emisi oleh Deforestasi dan Degradasi pada lahan dan hutan dituangkan dalam Strategi Rencana Aksi Nasional (Kep Ketua SatGas REDD+ No. 02/SATGAS REDD+/09/2012) dan untuk daerah ditetapkan Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP REDD+) melalui Pergub No 9/2013 untuk menangani program-program pencegahan emisi Gas Rumah Kaca pada pengelolaan hutan dan lahan (land-base).
Tugas-Tugas Pokok SATGAS PRK
i. Membangun konstituen yang luas untuk Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Papua, melalui kerja sama dengan institusi pemerintahan terkait dalam program REDD+ (Reduction of Emission from Deforestation and Degradation), Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditingkat Nasional dan Non-Governmental Organization (NGO) di tingkat internasional dan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat masyarakat,
ii. Mengupayakan pemberdayaan bagi investasi hijau di Papua melalui kerja sama dengan berbagai lembaga ditingkat nasional dan internasional yang berniat membangun proyek-proyek Pembangunan Rendah Karbon di Papua.
iii. Mengembangkan System Monitoring Reporting & Verification (MRV) untuk pemantauan pelaksanaan program-program REDD+ di tingkat Kabupaten dan Provinsi,
iv. Membangun suatu System Database untuk mendukung system MRV serta pengembangan Research & Development (R & D) untuk memperoleh berbagai kiat-kiat untuk membangun ekonomi hijau dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan Tanah Papua,
KEGIATAN - KEGIATAN
SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA
2010-2013
Kerja-sama dengan BAPESDALH dan ICRAF
Oktober 2010-Juni 2011 dan 2013-2016:
1. Kerjasama pertama adalah untuk pelatihan Perhitungan Stock Karbon dan Emisi Karbon untuk Pemetaan Stock Karbon dengan peserta dari staf BAPPEDA, Dinas Kehutanan, BPKH, BKSDA, BAPESDALH Provinsi Papua dan para pemangku kepentingan di Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat melalui desktop analisis dalam program ALLREDDI (Accountability & Local Level Initiative to Reduce Emission from Deforestation & Degradation) dari bulan Oktober 2010 s/d Juni 2011,
2. dilanjutkan dari Januari 2013 dan diteruskan sampai dengan tahun 2016 untuk program ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low Emissions Development Strategy) yaitu: Pemantauan Partisipatif oleh Masrayakat Sipil untuk Perencanaan Tenurial untuk Strategi Pembangunan Rendah Emisi di 3 Kabupaten: Jayapura, Jayawijaya & Merauke.
3. Kerja sama dengan GCF (Governors Climate & Forests Forum)-2008-2013:
Forum ini didirikan oleh Gubernur California Arnold Schwarzenegger dalam tahun 2008 untuk menggabungkan semua negara-negara yang masih memiliki hutan tropis di Amerika Latin, Afrika dan Indonesia dengan tujuan untuk menghadapi pasar karbon secara global. Kegiatan GCF sekarang ini dikoordinir oleh Secretariat GCF Task Force yang berdomisili di University of Colorado, Amerika Serikat.
GCF di Indonesia:
tercatat sekarang 22 negara bagian sebagai anggota, termasuk 6provinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan GCF, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat dikoordinir oleh National Coordinator di kantor Kemitraan di Jakarta. Kerjasama dengan GCF Forum sudah terindikasi mulai pada saat tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat, mendeklarasikan logging moratorium di tahun 2007. Kemudian berturut-turut sejak tahun 2008 - 2013, Provinsi Papua sudah hadir dalam Konferensi Tahunan untuk negara-negara anggota GCF di California, Buenos Aires, Palangkaraya, Cancun dan terakhir di Puerto Aldonado, Peru. Pada tahun 2013.
